JK vs Agung Laksono: Perebutan Kursi Ketua Umum PMI yang Mencuat ke Publik

Jakarta – Dogmamedia.id 10 Desember 2024 – Perseteruan panas antara dua politisi senior Partai Golkar, Jusuf Kalla (JK) dan Agung Laksono, mencuat ke permukaan. Jusuf Kalla, yang baru saja terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) periode 2024-2029, melaporkan Agung Laksono ke pihak kepolisian. Pelaporan ini didasarkan pada dugaan manuver ilegal Agung yang disebut mencoba mendongkel posisi Ketua Umum PMI melalui musyawarah nasional (Munas) tandingan.

“Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan itu ilegal dan melawan hukum. Tidak boleh ada lebih dari satu Palang Merah di setiap negara,” tegas JK saat berbicara di sela-sela Munas PMI di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin (9/12/2024).

Langkah tegas juga diambil PMI dengan memecat pengurus yang terlibat dalam manuver tersebut karena dianggap melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. JK pun menyinggung rekam jejak Agung, yang dinilai memiliki kebiasaan memecah belah organisasi, termasuk saat dirinya memimpin Golkar dan Kosgoro.

Di sisi lain, Agung Laksono menilai langkah JK melaporkannya ke polisi bukanlah masalah besar. Ia menganggap tindakannya dalam Munas tandingan bertujuan memperbaiki organisasi, bukan merusaknya. “Ini bukan masalah pidana atau kriminal. Ini soal organisasi. Apa yang saya lakukan adalah untuk pembaruan,” jelas Agung.

Dalam Munas tandingan yang digelar di Jakarta, Agung mengklaim dirinya telah terpilih sebagai Ketua Umum PMI. Ia pun berencana melaporkan hasil Munas tersebut kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan legitimasi pemerintah. Agung menekankan perlunya pembatasan masa jabatan di PMI, yang menurutnya merupakan semangat perubahan yang diusung dalam Munas tersebut.

Menanggapi konflik ini, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Zainul Munasichin, menilai perebutan kursi Ketua Umum PMI kurang pantas. Ia mengingatkan bahwa PMI adalah organisasi kemanusiaan yang seharusnya bebas dari politik praktis. “Organisasi kemanusiaan harus zero politik, seperti yang pernah disampaikan Gus Dur, bahwa kemanusiaan harus di atas politik,” ujarnya.

Zainul mengimbau kedua tokoh senior ini untuk berdialog demi menyelesaikan dualisme kepemimpinan yang mencoreng nama PMI. “Kita berharap mereka bisa duduk bersama. Sama-sama senior, pasti bisa menyelesaikan ini dengan bijak,” tutupnya.