BEM FTI USN Kolaka dan HMI Komisariat FTI Audiensi dengan Dinas Pendidikan Kolaka, Soroti Pengawasan Dana BOS dan Pungli di Sekolah

DOGMAMEDIA.ID Kolaka, 16 Juli 2025 — Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi (BEM FTI) Universitas Sembilanbelas November (USN) Kolaka bersama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kolaka Komisariat FTI melakukan audiensi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka pada Selasa, 15 Juli 2025, untuk membahas isu penting terkait pengawasan Dana BOS dan pemberantasan praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan sekolah.

Audiensi tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kolaka, Muljabar, di ruang pertemuan dinas. Pertemuan ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi dan kritik terkait tata kelola pendidikan di daerah.

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum HMI Komisariat FTI, M. Irgy Ramanzah (kanan), menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar penggunaannya tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Ia juga mengingatkan bahwa dana BOS harus menyentuh langsung kebutuhan pendidikan siswa, bukan menjadi lahan penyimpangan.

Senada dengan itu, Ketua BEM FTI USN Kolaka, Muhamad Syaid Fadly (kiri) turut menyoroti adanya dugaan praktik pungli di sejumlah sekolah serta menuntut keterbukaan informasi dalam penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP). Ia menegaskan pentingnya transparansi agar bantuan tersebut tidak salah sasaran dan benar-benar diterima oleh siswa yang berhak.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Pendidikan Kolaka, Muljabar, menyampaikan komitmen pihaknya untuk menolak segala bentuk pungutan liar di sekolah, termasuk yang dibungkus dalam istilah sumbangan. Ia juga menegaskan bahwa pengawasan terhadap penggunaan dana BOS dan pelaksanaan program PIP akan terus diperkuat, serta mengajak mahasiswa untuk turut menjadi mitra pengawasan.

“Kami dari Dinas Pendidikan menolak keras segala bentuk pungli di sekolah. Pengawasan internal dan eksternal sangat penting. Oleh karena itu, kami juga butuh peran serta mahasiswa,” tegas Muljabar.

Audiensi ini diapresiasi oleh kedua organisasi mahasiswa tersebut. Mereka menyatakan akan terus mengawal kebijakan pendidikan dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak pendidikan.

“Kami tidak datang membawa tuduhan, tapi membawa suara masyarakat. Kami siap menjadi mitra kritis yang konstruktif agar pendidikan di Kolaka berjalan tanpa intervensi kepentingan dan bebas dari praktik yang membebani siswa,” ujar salah satu perwakilan mahasiswa.

Langkah audiensi ini menjadi awal gerakan kolektif mahasiswa untuk memastikan bahwa akses dan kualitas pendidikan di Kabupaten Kolaka dapat dirasakan secara merata, terutama oleh siswa dari kalangan kurang mampu.