SATU TAHUN PEMERINTAHAN PRABOWO-GIBRAN, KETUA GPII PD KOTA MAKASSAR : MENUNJUKAN KERAPUHAN DIBUKTIKAN DENGAN PELIBATAN MILITER DALAM TATANAN PEMERINTAHAN

DOGMAMEDIA.ID-MAKASSAR Tidak terasa Besok tepat pada Tanggal 20 Oktober 2025 Pemerintahan Presiden Jendral (Purn) H. Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Bumingraka akan memasuki usia kepemimpinan Satu Tahun.

Beberapa Program Kerja yang menjadi janji Politik dari Presiden dan Wakil Presiden dalam Tahun Pertama Kepemimpinannya ini tentu memiliki penilaian tersendiri dari elemen masyarakat.

Salah satunya datang dari Ketua Gerakan Pemuda Islam Indonesia Pimpinan Daerah Kota Makassar, Moh Lingga, Saat di mintai pendapatnya Lingga mengungkapkan bahwasanya,

“Melihat Delapan Program Kerja dari Presiden dan Wakil Presiden kita Saat ini tentu ada banyak yang perlu di evaluasi dan dilakukan pembenahan, Sebagai bagian Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dan sebagai pribadi yang diamanahkan oleh Undang-undang dalam UU Nomor 40 Tahun 2009 untuk melalukan yang namanya Kontrol Sosial hal yang sebenarnya paling menjadi perhatian kami dari GPII PD Kota Makassar adalah terkait pelibatan Militer dalam tatanan kehidupan bermasyarakat”

“Logikanya sederhana, ketika Pemerintahan yang menganut sistem Demokrasi namun memberikan ruang yang begitu besar bagi Militer dalam sistem Pemerintahan nya artinya hal yang wajar apabila kemudian kami sebagai masyarakat yang dimanahkan untuk menjalankan Fungsi Kontrol Sosial kemudian menduga bahwasanya saat ini Kepemimpinan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran itu sedang rapuh dan tidak baik-baik saja”

“Militer terlalu memiliki ruang yang besar dalam Pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, Militer di libatkan dalam beberapa program-program strategis Pemerintahan Pusat seperti pelibatan Militer dalam pekerjaan Proyek Kepala Sawit sebagaimana di muat dalam rilisan Media Investor.Id pada Januari 2025, Kemudian Pelibatan Militer dalam penjagaan Kantor DPRD, sebagaimana di muat oleh Media Tempo dalam Rilisannya pasca tragedi Bulan Agustus Kemarin”

Pria yang juga merupakan Wakil Sekretaris DPD KNPI Kota Makassar itupun melanjutkan “Sehingga jikalau di mintai pendapat perihal Satu Tahun Kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden saat ini ya jawaban kami adalah menampakan kerapuhan dengan memberikan ruang pelibatan bagi Militer yang begitu besar dalam Pemerintaha”,

“Yang dimana sebenarnya Pelibatan Militer yang begitu besar merupakan ancaman bagi Demokrasi, sederhananya seperti ini, Militer dilibatkan dalam Proyek Perkebunan Sawit Pemerintah, pertanyaan saya satu siapa yang mau audit Militer, siapa yang mau awasin Militer, Terakhir KPK Mencoba memeriksa Oknum Militer akhirnya KPK minta maaf dan itu tidak salah karena berdasarkan Konstitusi memang Militer punya sistem hukumnya sendiri yang salah adalah yang melibatkan Militer dalam urusan itu”

“Dalam Asta Cita yang menjadi Program Kerja dari Presiden dan Wakil Presiden kita saat ini dalam point Pertama itu jelas berkaitan dengan Demokrasi jadi sebelum kita bahas point yang lain tuntaskan saja dulu point pertama dalam Asta Cita itu sendirinbaru kita bahas yang lain, Kesimpulannya adalah Menunjukan Kerapuhan” Tegas Ketua GPII PD Kota Makassar tersebut