PERINGATAN HARDIKNAS, WAKIL SEKRETARIS DPD KNPI KOTA MAKASSAR : STOP KOMERSIALISASI PENDIDIKAN KARENA ITU BERTENTANGAN DENGAN SILA KE 5

DOGMAMEDIA.ID – MAKASSAR – Hari Pendidikan Nasional atau yang kerap kali disebut dengan singkatan Hardiknas merupakan adalah Hari Nasional yang di tetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kepres No 316 Tahun 1959.

Hardiknas di tetapkan bertepatan dengan Hari Lahir Bapak Pelopor Pendidikan Soewardi Suryaningrat atau lebih di kenal dengan Nama Ki Hajar Dewantara, beliau dikenal berani karena dengan keras menentang kebijakan Pemerintah Hindia Belanda yang pada saat itu tidak membiarkan adanya pemerataan sosial pendidikan bagi warga masyarakat Indonesia.

Enam Puluh Enam Tahun sudah berlalu sejak Tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional tentu bukan lagi usia yang muda, namun nyatanya pada Hari ini Pendidikan masih saja menjadi kebutuhan yang belum terpenuhi bagi beberapa kelompok ataupun kalangan di Warga Masyarakat.

Moh Lingga, Ketua Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Gerakan Pemuda Islam Indonesia Pimpinan Daerah Kota Makassar (GPII PD Kota Makassar) saat ditemui di salah satu Warung Kopi yang berada di Bilangan Boulevard Kota Makassar saat dimintai pendapatnya mengungkapkan bahwasanya,

“Pendidikan merupakan hal yang cukup sentral bahkan salah satu yang paling penting untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045, Untuk mewujudkan cita-cita tersebut maka haruslah ada kesetaraan sosial secara pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia agar dapat melahirkan generasi bangsa yang memiliki Sumber Daya Manusia yang baik, dengan memiliki Sumber Daya Manusia yang baik maka sama saja memperbesar peluang untuk menuju kesejahteraan, namun sayang seribu sayang kenyataan dan fakta hari ini masih berbanding terbalik, masih saja ada praktik-praktik komersialisasi pendidikan di Negara Republik Indonesia masih marak kerap kali terjadi bahkan pelaku-pelaku Komersialisasi Pendidkan adalah Aparatur Sipil Negara yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab”

Wakil Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pemetaan Kepemudaan Wilayah DPD KNPI Kota Makassar itupun melanjutkan “Bagaimana mungkin kita berbicara Indonesia Emas 2045 kalau Pemerintah dan DPR hari ini tidak menyiapkan fasilitas penunjang pendidikan yang baik untuk generasi emas bangsa ini, bagaimana mungkin kita berbicara Indonesia Emas 2045 kalau Pemerintah dan DPR Hari ini belum memberikan kesetaraan sosial secara pendidikan bagi generasi emas bangsa ini, jangan gaungkan angan-angan Indonesia Emas 2045 kalau Pemerintah dan DPR sendiri masih main mata terkait anggaran Pendidikan, Stop Komersialisasi Pendidikan karena itu bertentangan dengan Sila Ke 5 yang merupakan dasar dari Negara ini”

“Dengan memberikan kemudahan terhadap Pendidikan sama halnya dengan mempermudah peningkatan kualiatas Sumber Daya Manusia, dengan meningkatnya kuliatas Sumber Daya Manusia maka sama halnya dengan meningkatkan peluang Kesejahtraan Sosial, Peluang Kesejahtraan meningkat maka akan menekan angka kemiskinan ini logika dasar yang sangat sederhana tapi terlalu dipersulit dengan pejabat-pejabat Negara yang memiliki kewenangan, kemarin di gaungkan Kampus Merdeka tapi tidak ada mahasiswa yang bebas mengutarakan kritikannya di dalam Kampus, Jalankan amanah Sila Ke 5 dengan memberikan keadilan sosial secara pendidikan bagi warga masyarakat selama masih ada adik-adik kita yang tidak sekolah atau kesulitan sekolah karena biaya maka Pemerintahan Hari ini telah gagal menjalankan amanah Konstitusi” Tegas Moh Lingga Ketua GPII PD Kota Makassar yang juga merupakan Wakil Sekretaris Bidang Perencanaan dan Pemetaan Kepemudaan Wilayah DPD KNPI Kota Makassar