DOGMAMEDIA.ID-MAKASSAR Puluhan Pemuda yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Peduli Demokrasi Pada Sore Hari ini, Senin (30/06/25) Menggelar Aksi Unjuk Rasa di Jalan Andi Pangeran Pettarani Kota Makassar tepatnya di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.
Membentangkan spanduk sepanjang kurang lebih 2 Meter dengan berisi tulisan “Save Demokrasi” puluhan massa aksi secara bergantian meyampaikan orasi di depan gerbang pintu masuk KPU Provinsi Sulawesi Selatan.
Salah satu perwakilan massa aksi, Angga, yang juga merupakan penanggung jawab kegiatan saat ditemui diselah-selah kegiatan aksi unjuk rasa mengungkapkan bahwasanya “Sebagai Pemuda yang merupakan epicentrum daripada masyarakat kami khawatir melihat dinamika politik yang saat ini terjadi di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, Menurut kami Mahkamah Konstitusi haruslah bijak dalam memberikan putusan terkait gugatan yang dilayangkan oleh salah satu Paslon tanpa ada tendensi apalagi membawa kepentingan orang-orang tertentu, KPU, Bawaslu, Dan Mahkamah Konstitusi harus berdiri atas dasar Kepentingan Masyarakat demi terwujudnya suatu hal yang kita kerap dengan sebutan Demokrasi, Aksi ini hanya pra kondisi Hari Rabu mendatang tepatnya tanggal 02 Juli kami akan kembali turun bertepatan dengan jalannya sidang di Mahkamah Konstitusi untuk kembali mengawal setiap proses Demokrasi sebagai bentuk kepedulian kami terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia karena kami tidak mau apa yang terjadi di Kota Palopo Hari ini akan menjadi contoh dan dikuti oleh 24 Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan”. Ucap Angga
Sementara salah satu komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan yang menerima massa aksi di dalam Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan , Romy Mengungkapkan bahwasanya, “KPU Provinsi Sulawesi Selatan juga merupakan salah satu pihak yang turut tergugat dalam gugatan salah satu paslon di Mahkamah Konstitusi sehingga kami juga sedang mempersiapkan diri secara kelembagaan untuk sidang lanjutan pada Hari Rabu mendatang, Kami juga prihatin dengan apa yang terjadi di Kota Palopo ini karena kalau kita lihat 23 Kabupaten Kota yang lain yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan sudah selesai pelantikan semua bahkan sudah terjalankan Program 100 Hari Kerja dari masing-masing Walikota dan Bupati sehingga ini juga menjadi atensi dari kami KPU Provinsi Sulawesi Selatan bahkan dari KPU Pusat juga sangat memperhatikan persoalan ini” Ungkap Romy Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan
About the Author
